Penjabat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Mustafa Abubakar, menyatakan belum ada jaminan masalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasional bisa tuntas sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).”Belum ada jaminan KTP nasional itu bisa selesai seluruhnya sampai akhir Nopember 2006, namun saya akan memaksa para bupati/walikota untuk bekerja lebih keras untuk menyelesaikan identitas penduduk sebelum Pilkada mendatang,” katanya kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu.

Sekitar 2,6 juta jiwa penduduk di provinsi ujung paling barat pulau Sumatera itu akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur/wakil gubernur dan bupati/walikota serta para wakilnya secara definitif yang dijadualkan digelar 11 Desember 2006.

Akan tetapi, Mustafa Abubakar, menyatakan yang lebih dipentingkan saat ini adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang 16 digit. “Kalau NIK itu sudah ada, maka nanti NIK tersebut naik kepada kartu pemilih. Jika kartu pemilih itu sudah ada nik maka tidak menjadi masalah kalau KTP tidak ada,” tambahnya.

Lebih lanjut, gubernur menjelaskan pembuatan KTP nasional secara serentak di 21 kabupaten/kota di Aceh itu bertujuan untuk mengantikan KTP khusus Merah Putih yang diberlakukan saat daerah ini didera konflik bersenjata dan berstatus darurat militer dan sipil (2003 - 2004).

Pembuatan KTP nasional tersebut dilakukan dengan sistem satu atap di Dinas Kependudukan Provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. Pembuatan KTP itu sepenuhnya merupakan kewenangan dan dilayani pemerintah kabupaten/kota secara gratis.

Terkait dengan masalah calon pemilih, gubernur menyatakan sudah tida ada masalah lagi karena saat ini tinggal menunggu penetapan dalam daftar pemilih tetap.