Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM), Pieter Feith kembali menekankan pentingnya dialog yang melibatkan masyarakat sipil dalam upaya mempertahankan proses perdamaian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), khususnya setelah kepergian AMM pada tanggal 15 Desember 2006.”Konsultasi dan dialog langsung antara pihak-pihak termasuk elemen-elemen masyarakat Aceh lainnya harus dilanjutkan setelah AMM pergi. Komunitas sipil memiliki sebuah peran penting dalam mendukung kelanjutan proses perdamaian,” katanya, di Banda Aceh, Jumat (03/11).

Feith mengatakan hal itu di hadapan perwakilan-perwakilan komunitas masyarakat sipil Aceh yang diundang AMM untuk berpartisipasi dalam sebuah diskusi tentang peran masyarakat sipil dalam proses perdamaian yang berkelanjutan setelah kepergian AMM dari Aceh.

Pertemuan tersebut merupakan salah satu usaha AMM untuk menciptakan perdamaian yang dapat berjalan sendiri di Aceh.

Seiring dengan kepemilikan sepenuhnya atas proses perdamaian yang akan diambil alih oleh masyarakat Aceh dan kedua belah pihak yang terlibat dalam Nota Kesepahaman Helsinki, adalah penting untuk memastikan bahwa mekanisme-mekanisme yang ada dapat menciptakan perdamaian abadi di Aceh, katanya.

Dalam pertemuan ini beberapa aspek tentang proses perdamaian, prestasi-prestasi besar yang telah dicapai dan tantangan-tantangan ke depan juga didiskusikan.

Fieth menegaskan kembali bahwa proses reintegrasi adalah suatu hal yang sangat penting bagi proses perdamaian di Aceh dan hal itu telah menjadi sebuah prioritas bagi AMM dan harus tetap menjadi prioritas bagi semua pemangku kepentingan setelah kepergian AMM.

Dalam hal ini usaha-usaha sosialisasi yang diintensifkan adalah sangat penting. Dalam kelanjutan proses reintegrasi Forum Bersama (Forbes) dapat menjadi sebuah tempat pertemuan penting bagi Pemerintah Indonesia dan GAM, donor-donor besar dan komunitas sipil untuk memastikan kelanjutan jangka panjang, tambahnya.

Isu tentang meningkatnya tindak kejahatan di Aceh juga dibahas dan dikemukakan bahwa urusan ketertiban hukum bukan dan tidak pernah menjadi tanggungjawab AMM melainkan semata-mata merupakan tanggungjawab Kepolisian.

Meningkatnya jumlah keluhan masyarakat kepada polisi dapat dilihat sebagai sebuah tanda akan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi, ujar Fieth lagi.

Komunitas sipil memiliki posisi yang signifikan di Aceh dan adalah penting untuk menjelaskan permasalahan namun kritik yang disampaikan harus konstruktif dan dapat memudahkan adanya perbaikan, katanya.

“Konflik sudah berakhir dan perdamaian adalah sesuatu yang tidak tergantikan. AMM telah memenuhi tujuan dari kehadirannya di Aceh. Saat ini kepemilikan dari kelanjutan proses perdamaian harus dibawa ke arah depan dan di sinilah komunitas sipil harus aktif, konstruktif dan supportif,” ujarnya.

Tujuan AMM yang merupakan sebuah misi sipil terdiri dari pemantau-pemantau Uni Eropa dan ASEAN, adalah untuk memonitor dan membantu pengimplementasian komitmen-komitmen yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan GAM dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Uni Eropa dan ASEAN sepenuhnya menghormati integritas wilayah Indonesia dan melihat masa depan Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. AMM sepenuhnya bersifat imparsial dan tidak memihak pihak manapun.