Photo by: Irish Red Cros

Nasib pengungsi yang selama ini masih menetap di barak makin tak menentu. BRR menargetkan tahun 2007 menjadi tahun bebas barak. Tim perumahan dan percepatan relokasi pengungsi pun dibentuk. BRR telah membuat keputusan, barak-barak mulai dibongkar. Apakah pembokaran barak ini dapat menyelesaikan permasalahan pengungsi korban tsunami? Mikael Onni Setiawan (Miko), Kepala Layanan Informasi, BRR dan Edi Drajad (Edi), Kepala Pusat Data dan Informasi, BRR, bicara tentang barak, pengungsi, dan relokasi dalam talk show “Rumoh PMI”.

Proses pembongkaran barak, menurut pengaturan BRR, dilakukan setelah proses identifikasi terhadap pengungsi. Artinya pengungsi direlokasi kalau sudah mendapatkan rumah dan pindah ke rumah baru mereka. Barak-barak yang telah kosong penguhuni tersebut lantas dibongkar, “sementara pengungsi yang belum mendapatkan bantuan rumah akan dikelompokkan dalam barak lain di lokasi yang sama,” ujar Miko.

Proses pembongkaran barak dilakukan secara bervariasi. Barak Lhong Raya, misalnya, sebelum keputusan membongkar barak ditetapkan, sejak lama telah dilakukan identifikasi. Diskusi telah dilakukan bersama pengungsi barak, pengelola dan koordinatornya, Keuchik, dan Camat di lokasi tersebut. Salah satu hasil identifikasi menyebutkan bahwa telah banyak pengungsi barak Lhong Raya telah mendapatkan bantuan rumah. Satu demi satu dari mereka pindah ke rumah barunya. Meski sudah sebagian orang yang tinggal di barak itu telah mendapatkan rumah, tetap saja barak Lhong Raya tak sepi dari pengungsi. Banyak pengungsi lainnya yang datang dan menetap di barak tersebut. Sehingga bongkar barak tetap dilakukan.

Lain halnya dengan kasus yang terjadi di barak Deah Mamplam, Leupung. Barak ini dibongkar oleh si tuan tanah karena kontrak sewa tanah dengan BRR telah usai. Mau tak mau, pengungsi barak Deah Mamplam harus pindah di lokasi baru, wilayah Gle Judah yang telah dibangun 278 unit rumah, diantaranya 110 unit oleh BRR, 50 unit oleh World Vision, sementara sisanya dibangun oleh Pemerintahan Brunei Darussalam.

Rumah yang dibangun oleh BRR, World Vision, dan Pemerintah Brunei Darussalam tipe 36. Masing-masing pihak yang membangun rumah bagi pengungsi memberikan ciri khas dan arsitektur tersendiri. Bentuk dan variasi rumah ini dapat juga kita lihat di seluruh wilayah rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh-Nias pasca tsunami.

Permasalah selanjutnya adalah layak tidaknya rumah tersebut dijadikan rumah tinggal oleh warga pengungsi. Warga yang mendapatkan rumah dari World Vision sebagian besar sudah ditempati dan menemukan bahwa rumah-rumah itu layak huni. Sementara sebagian rumah sedang dalam proses penyelesaian. Rumah yang dibangun oleh Pemerintahan Brunei Darussalam juga layak huni, sementara sebagian rumah sedang dalam proses penyelesaian.

Kasus ini berbeda dengan rumah yang dibangun oleh BRR. Ada masalah yang tertinggal dalam proses pembangunannya, antara lain pondasi yang dibangun lebih rendah dari permukaan air. Keadaan ini menyebabkan air merembes ke dalam rumah dan masuk dengan cepat merusak tiang bangunan yang terbuat dari kayu, merusak dinding tembok yang terbuat dari triplek, dan lantai rumah yang terbuat dari semen. Keadaan ini makin parah ketika musim hujan. Air hujan yang masuk ke dalam rumah juga membawa kotoran, sampah, pasir, atau lumpur. Selain itu tidak ada drainase (saluran pembuangan), termasuk tidak lengkapnya bangunan rumah dengan sarana air bersih dan toilet, “persoalan rumah ini memang banyak faktor dan tidak layak huni. Jadi kita sedang selesaikan berdasarkan kasusnya,” ujar Edi.

Masalah lain yang membuat warga enggan direlokasi ke wilayah baru karena di wilayah tersebut tidak ada sumber air bersih, tak ada sambungan listrik, selain itu juga masalah sertifikasi tanah masih tergantung.

Usaha penyelesaikan yang dilakukan oleh BRR terhadap rumah-rumah yang tidak layak huni tersebut dengan rehabilitasi ulang. Proses rehabilitasi ini dilakukan sendiri oleh warga pemilik rumah. BRR memberikan kompensasi sebesar 15 juta rupiah untuk perbaikan ulang setiap rumah. Tak semua warga menolak tawaran tersebut meski dalam pandangan mereka, jumlah uang tersebut tak akan cukup untuk memenuhi target rehabilitasi rumah.

Permasalahan juga pada waktu realisasi. Kapankah uang tersebut diberikan kepada warga. Keputusan yang baru dikeluarkan bersamaan dengan waktu pembongkaran barak tersebut memberikan kegamangan kepada para pengungsi karena sebelum mereka mendapatkan uang BRR dan timnya akan melakukan proses verifikasi mana rumah yang layak direhabilitasi dan mendapatkan dana tersebut.

Tak disangkal bahwa masalah relokasi pengungsi yang tinggal di barak erat dengan ketersediaan rumah. Toh BRR masih memberikan kesempatan perpanjangan sewa untuk barak-barak yang masih dihuni. Namun, yang tercatat, untuk pengungsi di Barak Deah Mamplang masih ada 107 kepala keluarga yang belum mendapatkan rumah sementara sebagian yang mendapat rumah pun tidak bisa menghuni rumah baru mereka.

Proses pemindahan pengungsi dari barak terhambat dengan permasalahan rumah yang tertinggal setelah dibangun ternyata masih perlu diikuti dengan proses rehabilitasi ulang terhadap bangunan rumah baru tersebut.

Barak Lhong Raya
Aktivitas pembongkaran barak yang berlokasi di seputar areal Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya mulai terlihat sejak Januari 2007 dan direncanakan selesai pada Maret 2007. Proses pembongkaran dilakukan bertahap. Penguni yang rumahnya telah siap dibangun pun menempati rumah mereka yang tersebar di wilayah Ulee Lheue, Lingke, Lamdingin dan lokasi lainnya. Sisa pengungsi yang belum mendapatkan bantuan rumah akan menempati barak lain yang telah ditinggal penghuninya.

Ada 20 barak direncanakan untuk dibongkar, “semua pengungsi di barak Lhong Raya akan secepatnya dipindahkan karena di lokasi ini akan segera dibangun gelanggang olahraga yang menyerap biaya sekitar 18,5 milyar rupiah,” kata Rahmad Fadli, Koordinator Percepatan dan Relokasi Pengungsi, BRR. Pengembangan gelanggang olahraga untuk meningkatkan dan memajukan bidang olahraga. “Selain itu juga dharapkan pada 2016 nanti Aceh bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON (Pekan Olahraga Nasional),” ujar Abdurrahman, Asissten Manager Pemuda dan Olahraga di Deputi Agama, Sosial, dan Budaya, BRR. Proses pembangunan gelanggang olah raga ini sudah masuk tahap proses penawaran.

Sampai dengan pemberitaan ini, BRR telah melakukan pembongkaran terhadap 7 barak yang terdiri dari 12 pintu per barak, dari keseluruhan barak yang berjumlah 37 barak di wilayah Lhong Raya ini. Masih akan ada sekitar 6 barak lagi yang akan dibongkar. Sementara penghuninya akan dipindahkan ke barak yang berada di deretan depan dan arah selatan stadion. Saat ini diperkirakan jumlah penghuni yang masih mendiami barak Lhong Raya berjumlah kurang lebih 200 kepala keluarga dan rata-rata penghuninya berstatus para penyewa (renter) yang keseharian bekerja sebagai pedagang kaki lima dan buruh bangunan.

Komfirmasi terbaru BRR yang diterima oleh tim penjangkauan masyarakat Palang Merah Irlandia tentang lokasi relokasi, kini dalam proses pembangunan. Lokasi inti berada di Pante Riek, dekat dengan komplek Buddha Suci. Lokasi tersebut juga akan dibangun Puskesmas, Mushalla, Taman Kanak-kanak (TK) dan fasilitas umum lainnya. Tak banyak warga yang tahu tentang lokasi yang baru ini, “kami baru berencana melakukan sosialisasi dan informasi tentang lokasi baru,” kata Rahmad Fadli.

Proses relokasi ini, menurut target BRR harus tuntas dalam tahun ini. Di sisi lain, kesiapan lokasi (rumah, air, dan listrik) belum berimbang, “pengungsi enggan direlokasi sebelum air bersih dan listrik siap di rumah baru mereka,” ujar Fadli. Jangankan listrik dan air, rumah para pengungsi pun masih dalam proses pembangunan.

Hal ini, tentu saja, menjadi pilihan yang sulit bagi pengungsi korban tsunami. Tim program penjangkauan masyarakat berusaha menghubungkan penerima manfaat dan pemberi manfaat. Tim ini juga akan tetap memberikan informasi tentang proses relokasi ini beserta hambatan dan kemajuannya.

(Helena E. Rea and Ar Nurdin - Irish Red Cross)