Photo by: Onik

Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Tim advokasi unit Palang Merah Irlandia banyak mendapatkan laporan dan keluhan akan lemahnya pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pemberian bantuan rumah mengakibatkan terjadinya berbagai ketimpangan di lapangan seperti adanya temuan rumah ganda untuk satu orang penerima bantuan. Ada juga kasus yang terjadi bertolak belakang dengan kebijakan pengadaan rumah seperti laporan seorang warga melalui saluran telpon yang melaporkan tentang pemberian rumah bantuan untuk warga yang masih berstatus lajang.

Hasil temuan tim verifikasi BRR menunjukkan ada sejumlah warga di beberapa kecamatan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang mendapat bantuan rumah lebih dari satu dan kasus rumah bantuan yang diterima oleh pendatang (bukan warga setempat) lebih dulu ketimbang warga setempat.

Ketika tim CAU Palang Merah Irlandia menelusuri kasus ini di beberapa desa seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar, warga membantah penyebab kasus ini karena manipulasi data, melainkan rumah bantuan itu diberikan berdasarkan KK (kartu keluarga). Apabila seluruh anggota keluarga meninggal (karena tsunami) dan KK-nya masih tercatat di kantor kelurahan maka keluaga korban akan dapat bantuan rumah atas nama walinya, meski si wali tersebut juga sudah mendapatkan rumah batuan dari pihak lain.

Nyatanya, ada juga beberapa oknum warga yang terlibat dalam manipulasi data untuk mendapatkan rumah lebih dari satu, untuk kasus ini pihak BRR telah menyerahkannya ke pihak kepolisisan daerah untuk ditindaklanjuti, kata Muhammad Oriza selaku Assisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian BRR NAD-Nias dalam talkshow Rumoh PMI di Radio Baiturrahman.

Kasus ini tidak bisa disalahkan sepihak terhadap warga yang menerima lebih dari satu rumah bantuan atas dasar manipulasi data. Kekeliruan terjadi ketika pihak pemberi bantuan tak cermat ketika proses pendataan awal untuk menentukan calon penerima manfaat. Hal senada juga diutarakan oleh Zul dari Lampulo. Sebagian warga menilai adanya ketimpangan ini tak lepas dari kurang kontrol dari pihak BRR. Banyak complain dari warga mulai dari rumah ganda, rumah tidak layak huni dan bahkan tentang pengadaan rumah bagi warga yang berstatus penyewa yang belum terealisasikan sampai saat ini. Pihak BRR sudah terlambat mungkin untuk membenahi itu karena BRR sibuk dengan masalah internnya sendiri sehingga tidak memperdulikan masyarakat, ujar Zul, warga desa Lampulo. Zul juga menambahkan bahwa sebenarnya BRR tidak punya data lengkap di bidang rehabilitasi dan rekonstruski rumah korban tsunami.

Sementara itu Jeliteng, Manajer Operasional Aceh Recovery Forum (ARF) melihat bahwa sekarang ini mereka yang mendapat bantuan rumah itu karena unsur keberuntungan saja dan pemerintah belum ada upaya untuk mengatasi gap komitmen pemberi donor dengan kebutuhan masyarakat desa. Data hasil verifikasi Aceh Recovery Forum untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar masih banyak sekali rumah-rumah yang dibangun melebihi kebutuhan, sebaliknya sekitar 300 titik wilayah, warga masih kekurangan rumah, jadi yang mendapatkan rumah jelas alasan keberuntungan, ujar Jeliteng dalam talk show radio Rumoh PMI.

Harapan adanya keselarasan antara pemberi manfaat dan penerima manfaat makin tumbuh subur agar cita dan harapan dari rehabilitasi-rekonstruksi Aceh pasca musibah gempa dan tsunami 2004 terealisasi cepat untuk kemerataan pembangunan berbasis masyarakat. (Irish Red Cross)