Untuk mengurangi jumlah kerusakan hutan di aceh Pemerintah Aceh mulai 6 Juni 2007 ini akan mengelurkan kebijakan moratorium logging (jeda tebang hutan). Wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) meminta semua pihak untuk mendukung langkah yang di ambil pemerintah Aceh.Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, Chalid Muhammad di Banda Aceh, Selasa (05/06/). mengatakan, kebijakan moratorium logging yang diambil Pemerintah Aceh adalah langkah yang tepat untuk menyelamatkan hutan, karena program itu sangat efektif untuk menghentikan illegal logging, dan menjaga keanekaragaman hayati serta memperbaiki ekonomi masyarakat.

“Kebijakan moratorium logging yang dilakukan Gubernur Irwandi Yusuf itu sesuatu yang perlu didukung semua pihak dan diharapkan menjadi contoh untuk daerah lain,” sebutnya.

Selain itu Walhi menyarankan agar pemerintah Aceh mendorong program pemulihan konsesi hutan dengan membuka hutan tanaman rakyat, dengan memberikan kesempatan kepada rakayat untuk mengelola hutan seperti sisa perkebunan dan lain-lain.
“Masyarakat juga harus di berikan kesempatan mengelola tanah bekas HPH dengan menanam berbagai jenis tanaman. Kalau moratorium ini berjalan maka Aceh akan memiliki stok kayu terbesar di Indonesia” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, moratorium logging sebaiknya dilakukan selama 15 tahun karena masa tersebut merupakan waktu yang baik bagi pemulihan hutan dan regenerasi kondisi pohon.
Saat ini sekitar 80 persen dari luas hutan di Aceh yaitu sekitar dua juta hektare (Ha) adalah kawasan hutan lindung dan tiga juta Ha kawasan budidaya mengalami kerusakan akibat maraknya pembalakan liar atau illegal logging