Kabupaten dan Kota NAD Mendirikan Forum Pemerintahan Daerah
Monday, 10/03/2008 - 15:54 WIBRoni Muchtar - Aceh Hari Ini
Para Bupati/Wakil-Bupati, Walikota/Wakil-Walikota dan Ketua/Wakil-Ketua DPRK dari Kabupaten dan Kota se-Aceh telah bertemu dalam konferensi dua hari, 8-9 Maret 2008, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Konferensi ini melahirkan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebuah wadah untuk kerja sama, tata-kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan di Aceh.
Wakil Gubernur NAD, Muhammad Nazar, yang berkesempatan memberikan pidato untuk menandai pembukaan Konferensi, menggarisbawahi adanya kebutuhan besar atas sinergisitas di antara berbagai tingkat pemerintahan di Aceh. Beliau menyebutkan tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, seperti isu-isu lingkungan, kemiskinan, investasi, infrastruktur, dan khususnya Dana Otonomi Khusus dan Dana Migas.
Selama dua hari para peserta membahas struktur, peraturan organisasi dan prioritas program Forum. Tamu-tamu dari Filipina dan Kanada pada hari pertama berbagi pengalaman asosiasi pemerintah daerah mereka dalam mewakili kepentingan anggotanya untuk mendukung kebijakan yang efektif dan pengembangan program untuk pemerintah lokal
Pada hari Minggu 9 Maret 2008, para peserta telah memilih Badan Pimpinan yang mewakili wilayah-wilayah perkotaan, tengah, utara-timur, dan barat-selatan dari Provinsi NAD. Bupati Biruen, Nurdin AR, dipilih menjadi Koordinator Badan Pimpinan Forum. Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin, dan Ketua DPRK Aceh Besar, Tgk Muhibbussabri, terpilih sebagai Wakil Koordinator.
Program Asistensi Pemerintah Daerah Aceh/Kanada (CALGAP) berkomitmen untuk mendukung operasional satu tahun Forum ini. “Pentingnya Forum ini adalah sebagai wadah untuk mengenali kebutuhan bersama dalam dialog-dialog dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sebagaimana juga dengan Badan-badan Pembangunan Internasional,” ujar Basile Gilbert, Country Program Manager CALGAP. Program ini dilaksanakan dengan pendanaan Pemerintah Kanada melalui Canada International Development Agency (CIDA).(clg)
Berita Lainnya :
- Wagub NAD” Saya Mundur Bila Aceh Dimekarkan “
- IFC Membantu Memfasilitasi Kelompok Pengusaha di Aceh Meningkatkan Dunia Usaha di Aceh
- Lima Kabupaten di NAD Siap Reformasi Birokrasi
- Gubernur NAD: Belum Ada Jaminan KTP Nasional Tuntas Sebelum Pilkada
- Wagub NAD: Bentuk KKR Pengadilan HAM Di Aceh











Write a comment