Rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20% oleh pemerintahan SBY-JK semakin memperlihatkan tindakan yang sangat tidak populis. Pemerintahan SBY-JK menafikan persoalan kemendesakan rakyat yang semakin terjepit akibat kemiskinan. Rencana menaikkan harga BBM ini akan berdampak luas, terutama akan semakin memperpanjang daftar pengangguran dan kemiskinan di Indonsia, juga di Aceh.

Kebijakan menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang kontraproduktif dengan situasi rakyat Indonesia hari ini. Dalam siaran pers nya yang kami terima partai rakyat Aceh membuat tiga pernyataan sebagai berikut:

Kenaikan harga minyak akan memicu kenaikkan harga barang, sementara pendapatan perkapita rakyat tidak meningkat sama sekali bahkan menurun, akibatnya adalah kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan berkurang sehingga rakyat akan lebih memilih memangkas kebutuhan seperti pendidikan dsb.
Sebagai contoh saat ini, upah buruh di Aceh masih berkisar antara Rp.850.000 sampai Rp.1.000.000, angka ini kalau dihitung untuk kebutuhan hidup sebelum kenaikan BBM tidaklah cukup, apalagi setelah BBM naik nanti.

Kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan biaya produksi di pabrik-pabrik ataupun perusahaan. Akibatnya para pengusaha akan menyesuaikan upah buruh dengan biaya produksi. Apabila upah buruh ini tidak mampu disesuaikan, maka yang terjadi adalah PHK masal dan semakin menambah jumlah pengangguran di Indonesia, juga di Aceh

Sementara di Aceh diambil dari Badan Pusat Stistik (BPS) Aceh, angka inflasi (kenaikan harga barang dan jasa) di Aceh mencapai angka 11% per periode Januari sampai Desember 2007, bahkan inflasi yang terjadi di Aceh melebihi laju inflasi nasional yang hanya sebesar 6,59%. Hal ini semakin mempertegas situasi buruk yang akan terjadi di Aceh, karena kenaikan harga BBM tersebut juga sangat berdampak bagi rakyat Aceh.

Situasi diatas akan semakin memperpanjang angka kemiskinan di Aceh, karena setiap inflasi terjadi selalu tidak pernah di barengi dengan meningkatnya pendapatan perkapita rakyat, artinya begitu inflasi terjadi maka daya beli masyarakat akan menurun. Situasi ini kemudian yang memaksa rakyat Aceh untuk membelanjakan uangnya hanya pada hal-hal yang sangat pokok seperti sembilan bahan pokok, membayar tagihan (listrik dan air), dan pasti akan memangkas biaya lain seperti biaya pendidikan dan kebutuhan sekunder.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Aceh (DPP-PRA) menyatakan secara tegas menolak rencana pemerintahan SBY-JK untuk menaikkan harga BBM, karena hal tersebut bukan solusi terhadap kesejahteraan rakyat justru akan semakin memperbanyak pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. DPP PRA juga mendesak untuk segera dipenuhinya Tiga Tuntutan Mendesak Rakyat yaitu: Turunkan harga barang, sediakan lapangan kerja untuk rakyat, dan pendidikan gratis ilmiah dan berkualitas untuk seluruh rakyat.

Bagi PRA ketiga hal ini adalah mendesak untuk segera dipenuhi sebelum kita melihat masa depan Indonesia dan Aceh yang lebih buruk