Banda Aceh – Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh M Adli Abdullah meminta kepada seluruh pemilik boat untuk mengurus dokumen perikanan. Menurutnya, semua dokumen itu dapat diperoleh gratis di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di seluruh Aceh. “Nelayan harus segera melakukan registrasi ini sebelum pemerintah dan aparat keamanan melakukan razia terhadap kapal-kapal ikan di perairan Aceh,” sebut Adli kepada wartawan, Jumat (5/9).

Adli menjelaskan, selama September dan Oktober mendatang merupakan masa pemutihan bagi kapal ikan yang belum memiliki izin lengkap. Karena itu, ajak pakar adat Aceh ini, sebelum razia besar-besaran digelar, maka nelayan harus terlebih melengkapi semua dokumen. “Saya tidak ingin nelayan menjadi korban karena dokumen kapal tidak lengkap,” ungkap anggota Badan Kelautan Internasional (ICSF) yang berpusat di Brusel.

Untuk mempercepat masyarakat nelayan memahami pentingnya pendaftaran ini dan tidak menjadi korban nantinya, lembaga Panglima Laot telah mengirim tim sosialisasi ke seluruh daerah pesisir di Aceh. Tim ini akan menjelaskan cara pendaftaran yang diawali mengisi formulir surat permohonan dan formulir pendaftaran kapaal di Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.  “Dalam masa pemutihan dokumen ini, tidak ada pengutipan satu sen pun uang,” ingat Adli berulang kali.

Adli mengutip Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 36 diwajibkan seluruh kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen berupa  bukti kepemilikan, indentitas pemilik dan surat ukur.  Adli mengibaratkan, dokumen ini akan membuat kita aman dalam mencari rezeki di laut dan. “Kami minta kepada aparat keamanan tidak melakukan operasi penertiban izin pada masa pemutihan ini,”  imbau Sekjen Panglima Laot Aceh ini.